APKLI: POSISI DAN POTENSI PEDAGANG KAKI LIMA DANA BERGULIR

APKLI

Pengumuman Hasil Evaluasi Prakualifikasi Pekerjaan Penerapan ISO 9001 LPDB-KUMKM
Selasa, 15 Maret 2011
< KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI... Selanjutnya...

Pengumuman Hasil Evaluasi Prakualifikasi Pekerjaan Iklan Layanan Masyarakat
Selasa, 15 Maret 2011
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN... Selanjutnya...

Inkopsyah BMT Naikkan Modal Rp 15 M PDF Cetak E-mail
Oleh Humas LPDB
Selasa, 08 Maret 2011 16:00

Sefti Oktarianisa

JAKARTA — Induk Koperasi Syariah (Inkopsyah) Baitul Mal wat Tamwil (BMT) bakal meningkatkan modal hingga Rp 15 miliar. Per Desember 2010, lembaga ini mencatat modal sebesar Rp 8,6 miliar.

Menurut Ketua Umum Inkospyah, Abdullah Yazid, penambahan modal berasal dari simpanan pokok dan wajib anggota baru. "Penambahan lainnya didapat dari simpanan penyertaan anggota, seperti sejumlah BMT besar," ujarnya kepada Republika, Jumat (4/3).

Selain itu, dalam waktu dekat Inkopsyah juga menjajaki tambahan dana dari Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB). Pada 2010, LPDB telah memberi bantuan Rp 20 miliar.

"Kita berharap bisa diberi semester satu atau dua ini. Ini akan kita salurkan ke anggota yang sebelumnya tak menerima dana LPDB," jelasnya.

Ia juga mengatakan pihaknya bakal memfasilitasi penyaluran dana langsung BMT ke LPDB. Untuk pembiayaan Rp 1 miliar ke bawah, BMT bisa meminjam dari Inkopsyah, sedangkan di atas Rp 1 miliar akan langsung ke LPDB.

Sejumlah perbankan syariah pun akan menambah sumber dana Inkopsyah. Abdullah mengaku dua bank umum syariah (BUS) dan satu unit usaha syariah (UUS) bakal memberi dana Rp 5 miliar.

Diakuinya, pendanaan memang menjadi kendala bagi Inkopsyah. "Kita butuh dana yang cukup dan murah, " ujarnya.

Tahun ini Inkopsyah bakal memacu pertumbuhan dengan mengeluarkan produk baru. Selain bermitra dengan perbankan, Inkopsyah bakal memberi pembiayaan jangka pendek pada sejumlah BMT. "Total pembiayaan meningkat 90 persen dengan NPF (non performing financing atau pembiayaan bermasalah) sangat kecil," katanya.

Selain itu, Inkopsyah juga bakal menerbitkan sukuk Rp 300-500 miliar. Kemungkinan besar, sukuk akan dikeluarkan dengan akad mudarabah (sewa). Penerbitan sukuk menggunakan aset sejumlah BMT. ed: firkah



Republika - 8 Maret 2011

Gambar
Pengumuman Hasil Evaluasi Prakualifikasi Pekerjaan Penerapan ISO 9001 LPDB-KUMKM
Selasa, 15 Maret 2011
< KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI... Selanjutnya... Gambar Pengumuman Hasil Evaluasi Prakualifikasi Pekerjaan Iklan Layanan Masyarakat Selasa, 15 Maret 2011 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I.LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN... Selanjutnya... Gambar Pengumuman Pelelangan Pengadan Barang/Jasa Tahun 2011 Senin, 21 Februari 2011 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I. LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN... Selanjutnya... Gambar Pengumuman Hasil Tes Kesehatan Pelamar Calon Pegawai LPDB-KUMKM Tahun 2011 Rabu, 26 Januari 2011 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I. LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN... Selanjutnya... Gambar Edaran Tentang Optimalisasi Penyaluran Dana Bergulir oleh LPDB-KUMKM Kamis, 20 Januari 2011 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I. LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN... Selanjutnya... Gambar Surat Edaran Tentang Pemberitahuan Mengenai Adanya Upaya Penyalahgunaan Nama LPDB-KUMKM Rabu, 22 September 2010 KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH R.I. LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN... Selanjutnya... Oleh Humas LPDB Senin, 14 Maret 2011 16:59 JAKARTA : Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menggandeng dinas koperasi tingkat provinsi untuk memastikan penyaluran dana bergulir tepat sasaran dalam pemanfaatan fasilitas likuiditas bagi usaha mikro kecil dan menengah tersebut. Dirut LPDB Kemas Danial mengatakan penyaluran dana bergulir merupakan fasilitas pembiayaan yang harus dipertangungjawabkan layaknya kredit perbankan. "Untuk itu seluruh dinas koperasi turut merekomendasikan penyaluran, membina, dan mengawasinya," ujarnya kemarin. (BISNIS/FS1) Munas APKLI Dihadiri Tujuh Pejabat Tinggi Jakarta, SENTANA MUSYAWARAH Nasional (Munas) ke-IV Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) yang berlangsung di Gedung Java Design Centre, Semarang, Jateng,Sabtu (12/3) sangat..sangat istimewa. Pasalnya, dalam Munas APKLI tersebut dihadiri oleh 7 pejabat tinggi negara dan sekaligus petinggi parpol yakni Menko Perekonomian RI, Hatta Rajasa (Kelua Umum PAN-membuka Munas-Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan (asal Partai Demokrat), Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Irman Gusman, Dua Wakil Ketua DPR-RI Priyo Budi Santoso (salah satu Ketua DPP-Partai Golkar) dan Taufik Kurniawan (Sekjen DPP-PAN). Gubernur Provinsi Jateng Bibit Waluyo (didukung PDIP)masing-ma-sing tampil memberi pengarahan--, walikota Semarang serta pejabat tinggi lainnya. Ketua Umum DPP-APKLI, Rahmat Rifai Abdullah dalam laporannyamengatakan. Munas APKLI ke-4 ini dihadiri 25 DPW dan 200 DPD Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia dalam sejarah munas. APKLI ini sangat istimewa karena dihadiri 7 pejabat tinggi negara dan memberi pengarahan. "Dengan kehadiran pejabat berpengaruh di negara ini, kanu berharap pedagang kaki lima (PKL) yang jumlahnya 20 juta orang di seluruh Indonesia ini bentuk pengakuan dan dukungan terhadap PKL yang selama ini tak diakui pemerintah. Sekarang kami berharap bukti ini didukung oleh pcmeritan bahwa sektor informal itu sebagai salah satu katup pengaman perekonomian nasional. Berikan kanu kepastian ruang berusaha dan jangankami digusur tanpa solusi." tegas Rahmat. Ia menambahkan, PKL tak pernah melakukan KKN (Kolusi,Korupsi dan Nepotisme) terhadap pejabat negara. Padalial PKL sudah terbukti banyak menampung lapangan kerja disaat pemerintah belum mampu menyediakan lapangan kerja baru bagi rakyat. Ketika tampil memberi pengarahan. Gubernur Provinsi Jateng Bibit Waluyo melontarkan "kckagetan-nya". "Ada apa ini Munas APKLI dihadiri banyak pejabat tinggi negara. Tapi saya berpikir positif saja dan Inilah bentuk pengakuan pemerintah terhadap PKL di seluruh Indonesia. PKL di Provinsi Jateng ditata baik, diberi tempat atau ruang lapi juga diharap patuh pada aturan." ujar Bibit. Ketua DPD-RI. Irman Gusman mengatakan, selama ini pemandangan di berbagai wilayah terjadi penggusuran terhadap PKL karena dianggap "mengotori" pemandangan. "Berbeda di sejumlah negara lain yang mampu menata.memberi ruang dan waktu bagi PKL. Misalnya di Zurich, Swiss yang pernah kita lihai jam 17.00 toko dan supermarket tutup, dan diberi waktu bagi PKL berdagang. Ada juga jalan besar diberi waktu berdagang dan supermarket tidak boleh 24 jam operasi." ujarnya. Giliran Wakil Ketua DPR-RI, Priyo Budi Santoso yang tampak "berapi-api" dengan pengarahan yang "lumayan panjang" mengatakan, berdasarkan data BPS 2007 ada sekitar 20 juta PKL di seluruh Indonesia atau sekitar 10% danjumlah penduduk Indonesia. "Jika PKL yang jumlahnya 20 juta orang itu membentuk partai politik (Parpol) bisa dan menyamai perolehan suara Golkar pada pemilu lalu. Ini sangat siginifikan, tetapi keberadaannya diabaikan, penghambat lalu digusur tanpa solusi. Padahal kegiatan usahanya itu penopang ekonomi keluarganya balikan sudah diakui sebagai berkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional." ujarnya. BET Posisi dan Potensi Ekonomi Pedagang Kaki Lima dalam Pembangunan Ekonomi - Presentation Transcript 1. POSISI DAN POTENSI EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI Oleh FRANSISCUS WELIRANG Disampaikan dalam rangka RAKERDA – 1 APKLI TANGERANG 31 Mei 2004 FW/BSFM/MEI/2004 1 2. LATAR BELAKANG • PERKEMBANGAN POPULASI USIA PRODUKTIF (20-55 Th)/Thn 2000=81,4 juta DAN TERSERAP SEBAGAI TENAGA KERJA DI SEKTOR UKM = 70,4 JUTA PEKERJA • KEMAMPUAN SEKTOR SWASTA DAN INDUSTRI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA FORMAL SANGAT RENDAH • POPULASI SEKTOR INFORMAL (UKM) YANG SANGAT BESAR ( pada Thn 2003) = 42,4 juta unit • PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG TERUS MENINGKAT DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA YANG TIDAK SEIMBANG MENCIPTAKAN PENGANGGURAN YANG BESAR DARI TAHUN KE TAHUN. • JUMLAH PENGANGGURAN BERPOTENSI MENIMBULKAN KERAWANAN SOSIAL DAN ‘MENJADI TIME-BOMB’ YANG BERBAHAYA. FW/BSFM/MEI/2004 2 3. DEFINISI PEDAGANG KAKI LIMA PERDA DKI JAKARTA NO : 5 TAHUN 1978 “ MEREKA YANG DALAM USAHANYA MEMPERGUNAKAN BAGIAN JALAN/TROTOAR DAN TEMPAT KEPENTINGAN UMUM YANG BUKAN DIPERUNTUKKAN TEMPAT USAHA, SERTA TEMPAT LAIN YANG BUKAN MILIKNYA ” FW/BSFM/MEI/2004 3 4. PEMETAAN POSISI, MASALAH, REPOSISI DAN PENGELOLAAN PKL DEFINISI PKL KEBERADAA IMPRESI PKL N PKL KONDISI PKL JENIS DAGANGAN PKL DENGAN PEMDA HUBUNGAN DGN. PKL PREMAN DGN. INDUSTRI DGN. MASYARAKAT PERT. EKONOMI NILAI TAMBAH POTENSI POSISI EKONOMI UNIT USAHA, T. KERJA, PRODUKTIVITAS STRUKTUR PKL POTENSI INVESTASI PERTUMBUHAN PKL INVESTASI POTENSI KATUP TNG. SOSIAL KERJA TUMBUH JIWA KEWIRAUSAHAAN PENDORONG LAJU PERT. REPOSISI EKONOMI KELOLA SECARA SERIUS, SISTEMATIS & PKL TERPADU PARADIGMA BARU COMM. BASED DEV. ADVOKASI HUKUM PENGELOLAA ADVOKASI TATA RUANG N PKL ADVOKASI EKONOMI BINA KEWIRAUSAHAAN FW/BSFM/MEI/2004 4 5. PERDA YANG BERHUBUNGAN DENGAN PKL PERDA NO: TENTANG 5/1978 PENGATURAN TEMPAT DAN USAHA PKL DI DKI JAKARTA 11/1988 KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH DKI JAKARTA 3/2000 RETRIBUSI DAERAH 3/2001 BENTUK SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PROPINSI DKI JAKARTA 8/2002 PERPASARAN SWASTA. SK GUBERNUR NO: TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PEMBINAAN SEKTOR 668/1993 INFORMAL/GOL. USAHA SKALA KECIL DI DKI JAKARTA. POLA PEMBINAAN SEKTOR INFORMAL/GOL. USAHA SKALA 433/1995 KECIL DI DKI JAKARTA. MEKANISME PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN USAHA KECIL 434/1995 PKL DI DKI JAKARTA. PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMANTAU PELAKSANA 1366/1997 PEMBINAAN USAHA PKL DI DKI JAKARTA. PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUSAHAAN PERPASARAN 50/1999 SWASTA DI DKI JAKARTA. 5332/1999 PENETAPAN LOKASI USAHA PKL. ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, UKM 20/2002 PROPINSI DKI JAKARTA. FW/BSFM/MEI/2004 5 6. KEBERADAAN PKL • MENGOTORI PEMANDANGAN DAN KEINDAHAN • MENGOTORI LINGKUNGAN IMPRESI PKL • MENYEBABKAN LALU LINTAS MACET • MENGGAGNGGU KETERTIBAN UMUM • PENGETAHUAN DAGANG RENDAH • MUTU DAGANGAN RENDAH • KEUNTUNGAN KECIL KONDISI PKL • MODAL KURANG • TEMPAT USAHA KOTOR • AKSES TERHADAP SUMBER MODAL TIDAK ADA • POSISI LEMAH TERHADAP KONFLIK HUKUM • BUAH-BUAHAN • PERALATAN • MAKANAN DAN KENDARAANBERMOTOR MINUMAN • BAMBU JENIS • JAMU • MAKANAN IKAN/ALAT - • TANAMAN HIAS ALAT PANCING PERDAGANGAN PKL • BURUNG • TAMBAL BAN • ROKOK • REPARASI JAM/KUNCI • SURAT KABAR DAN • BARANG DARI KULIT MAJALAH • PAKAIAN • BENSIN • PLAT/BARANG CETAKAN • MAKANAN HEWAN & SABLON FW/BSFM/MEI/2004 6 7. STATUS KELOMPOK PKL • TDK TERKOORDINIR • TDK MENETAP/PINDAH- LIAR PINDAH • SULIT DIIDENTIFIKASI • ADA KOORDINATORNYA • MUDAH DIIDENTIFIKASI TERKOORDINIR • ADA YANG TETAP, ADA YANG PINDAH PINDAH PKL • TERKOORDINIR • ADA KEPENGURUSAN BINAAN • MENDAPAT BINAAN DARI PEMERINTAH MELALUI UKM TERORGANISIR • ADA ORGANISASI TERORGANISIR • ADA YG DAPAT BINAAN DARI PEMERINTAH DAN ADA YANG TIDAK • MUDAH DIIDENTIFIKASI FW/BSFM/MEI/2004 7 8. HUBUNGAN PKL DENGAN BERBAGAI PIHAK PERATURAN DAERAH DAN SK DGN PEMDA GUBERNUR • MENJADI OBYEK PEMERASAN PREMAN • TIDAK MEMPUNYAI AKSES DGN PREMAN TERJAMINNYA KEAMANAN • TDK ADA PENANGANAN YG SERIUS DARI APARAT KEAMANAN TERHADAP PRAKTEK PREMANISME TDK ADA KETRKAITAN YANG DGN INDUSTRI TERSTRUKTUR KECUALI DI BIDANG ROKOK (BANTUAN GEROBAK). • DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT KARENA MURAH DAN TERJANGKAU (AKSES MUDAH) DGN MASYARAKAT • MERUPAKAN ALTERNATIF PEKERJAAN YG MUDAH, CEPAT & MASUK AKAL FW/BSFM/MEI/2004 8 9. • MENGOTORI PEMANDANGAN & KEINDAHAN IMPRESI PKL • MENGOTORI LINGKUNGAN • PENYEBAB MACET LALU LINBTAS • MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM • PENGETAHUAN DAGANG RENDAH • MUTU DAGANGAN RENDAH • KEUNTUNGAN KECIL KONDISI PKL • MODAL KURANG • TEMPAT USAHA KOTOR • TIDAK PUNYA AKSES TERHADAP SUMBER MODAL • POSISI LEMAH TERHADAP KONFLIK HUKUM KEBERADAAN • BUAH-BUAHAN • MAKANAN DAN MINUMAN PKL • JAMU • TANAMAN HIAS • BURUNG • ROKOK • SURAT KABAR & MAJALAH • MAINAN ANAK-ANAK • BENSIN JENIS DAGANGAN • MAKANAN HEWAN • PERALATAN KENDARAAN BERMOTOR • BAMBU • ALAT PANCING DAN MAKANAN IKAN • TAMBAL BAN • REPARASI KUNCI DAN JAM • BARANG DARI KULIT • PAKAIAN • PLAT NOMOR/BARANAG CETAKAN FW/BSFM/MEI/2004 9 10. HUBUNGAN APKLI DENGAN STAKEHOLDER PEMERINTAH • MIT DL PENANGANAN PKL RA M APKLI PEMERINTAH • INPUTPERMASALAHAN PKL • MITRA DLM PENANGANAN • ME MBANT KET IBAN, KEINDAHAN, U ERT PKL KEAMANAN & KEBERSIHAN • CURIGA TERHADAP SUASANA BARU KEBERADAAN APKLI IDEAL • AMBIL ALIH PERAN • HARMONIS PETUGAS ? POLISI • • BERWIBAWA POLISI • MEMBANTU KETERTIBAN • LOKASI PKL TERTIB PKL • TDK MJD SARANG • SIAP MEMBANTU PENJAHAT KANTIBMAS DI SEKITAR PKL ANGGOTA PKL: MANDIRI • TDK MENGGANGGU LALU MASYARAKAT 12 ANGGOTA LINTAS • BANTU MENDAPATKAN MASYARAKAT KEBUTUHAN YG CEPAT 4. AKSESORIS MOTOR • TERBUKA SEGMEN PASAR DAN MURAH. 5. ROKOK & MAKANAN RINGAN • MENERIMA • MENGHIDUPKAN KEGIATAN 6. ASONGAN KEBERADAANNYA EKONOMI 7. SAYUR MAYUR 8. MAKANAN & MINUMAN 9. BUAH-BUAHAN KOORDINATOR PKL 10.BUNGA 11.IKAN MAS KOORDINATOR PKL • BANTU FINANSIAL UNTUK KEAMANAN DAN 12.BUKU, KORAN & ATK. • MENCIPTAKAN RASA AMAN KEBERSIHAN 13.PAKAIAN • KINERJA TERKONTROL 14.AKSESORIS RMH TANGGA • PENYAMPAI ASPIRASI • MEDIATOR DENGAN PKL 15.LOAKAN • ADVOCASI SOSIAL & ANGGOTA EKONOMI ANGGOTA PENDATAAN ANGGOTA PENDATAAN ANGGOTA KUMPULKAN IURAN/ARISAN PKL MANDIRI KUMPULKAN IURAN/ARISAN USAHA MAJU EKONOMI KELUARGA MENINGKAT CIPTAKAN LAP. KERJA FW/BSFM/MEI/2004 10 11. KEINGINAN PEMERINTAH VS KEINGINAN PKL TDK HARMONIS TDK NYAMAN PKL PEMERINTAH • PEMERINTAH/APKLI • PKL YANG MENGUPAYAKAN TERKOORDINIR AGAR PKL LIAR ADVOKASI MENJADI PKL • LOKASI YANG & BINAAN TERTATA • MENJAGA PROGRAM KERJA • MEMPEROLEH PAYUNG HUKUM KEAMANAN DAN KEBERSIHAN • MEMILIKI LOKASI • ADANYA • MENDAPATKAN PELATIHAN/TRAINI PERLINDUNGAN NG. HUBUNGAN YANG HARMONIS BERSAMA MEMBANGUN MASA DEPAN BANGSA YANG NYAMAN, AMAN DAN BERSAUDARA FW/BSFM/MEI/2004 11 12. PROGRAM PRIORITAS 1. PENUNDAAN PENGGUSURAN & DIALOG DENGAN PEMDA 2. PENATAAN LOKASI DAGANG 3. PEMBATASAN JUMLAH PEDAGANG DALAM SATU LOKASI 4. PEMILIHAN JENIS DAGANGAN 5. BEKERJA SAMA DENGAN APARAT TERKAIT DALAM MENJAGA KEBERSIHAN DAN KEAMANAN 6. PEMBERDAYAAN EKONOMI PKL 7. PENGEMBANGAN PROGRAM - PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL 8. ADVOKASI SOSIAL DALAM USAHA PKL 9. PELATIHAN-PELATIHAN TENTANG EKONOMI, HUKUM DAN LAIN-LAIN FW/BSFM/MEI/2004 12 13. ALTERNATIF PENGELOLAAN PKL MEMPERLUAS TEMPAT DAN WAKTU DAGANG • PERPANJANGAN WAKTU DAGANG PADA LOKASI TERTENTU • PEMBUATAN SUNDAY MARKET (PASAR PAGI) • PEMBUATAN PASAR JUMAT SIANG • PENUTUPAN JALAN TERTENTU PADA WAKTU TERTENTU • PENUTUPAN JALAN TERTENTU SECARA PERMANEN SELAMA 6 HARI KERJA DENGAN MENGALIHKAN KE JALAN LAIN • MEMINTA SETIAP PENGELOLA GEDUNG/PABRIK/KOMPLEKS PERUMAHAN UNTUK MENYEDIAKAN LOKASI TERTENTU BAGI PKL DENGAN PERDA TK II DAN ADVOKASI FORMAL • PEMBANGUNAN PASAR SENTRA KAKI LIMA • PEMBUATAN LOKASI PKL TERPADU FW/BSFM/MEI/2004 13 14. ALTERNATIF PENGELOLAAN PKL MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA PKL • PENINGKATAN TEMPAT USAHA/GEROBAK AGAR LEBIH BAIK DGN STANDARISASI KEINDAHAN • PENINGKATAN SDM DGN PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN • PENATAAN KAKI LIMA SECARA TERPADU • BANTUAN PINJAMAN MODAL USAHA • PENGUATAN KELEMBAGAAN KELOMPOK • PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN TERPADU FW/BSFM/MEI/2004 14 15. POTRET PEDAGANG KAKI LIMA TERTIB, SITUASI YANG DIDAMBAKAN BERBAGAI PIHAK TDK TERATUR, TIDAK DIINGINKAN BERBAGAI PIHAK FW/BSFM/MEI/2004 15 16. MATRIK USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PERBEDAAN PERSEPSI PEMERINTAH V.S PKL) SEKTOR PEMERINTAH PEDAGANG KAKI LIMA NO USAHA TERTIB INDAH AMAN BERSIH AMAN STRATEGIS •Tdk •Sepanjang •Sejajar Rapi mengganggu •Menjaga Jln. •Terkumpul lalu lintas& keamanan Protokol pejalan kaki. bersama •Dibelakang •Dibelakang • Dagangan •Menjaga aparat. Trotoar •Menjaga Trotoar rapi dan kebersihan Acsesori KAMTIBMAS •Membrantas •Pasar 1 •Gerobak indah •Tidak lingkungan premannisme s Motor beroda • Ramah dari •Mall menjadi sampah. •Tdk •Pusat •Sistem buka- lingkungan pangkalan ditangkap pedangan tutup copet, Trantib assesoris pejudi dan pemabuk • Halte • Tdk • Terminal menggangg • Terminal u lalu bayangan lintas& • Lampu pejalan •Menjaga merah • Gerobak Pdg kaki. keamanan • Rumah indah tertata •Menjaga bersama sakit Rokok, •Gerobak rapi • Menjaga kebersihan aparat. beroda • Gerobak KAMTIBMA lingkungan • Kampus 2 Makanan •Sistem buka- praktis & S dari •Membrantas • Pasar premantisme & tutup ramping • Tidak sampah. •Tdk • Tmp Minuman • Ramah menjadi Hiburan pangkalan ditangkap lingkungan • Perkantora copet, Trantib n pejudi dan • Komplek pemabuk Perumahan • Pinggir JLN. FW/BSFM/MEI/2004 16 17. MATRIK USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PERBEDAAN PERSEPSI PEMERINTAH V.S PKL) SEKTOR PEMERINTAH PEDAGANG KAKI LIMA NO USAHA TERTIB INDAH AMAN BERSIH AMAN STRATEGIS •Tdk memaksa •Lampu merah pembeli •Angkutan •Tdk umum mengganggu •Terminal pengguna lalu •Ikut Menjaga •Terminal •Berseragam lintas Bayangan keamanan Rapi •Perkantoran •Tdk corat- •Preman •Sopan dlm soret •Tmp. Olha berkedok Pedagan menawarkan • Kotak kendaraan •Menjaga pedagang raga dagangan 3 g •Tdk membuat dagangan •Menjaga kebersihan asongan hrs •Pasar ditata rapi keamanan tempat usaha dibrantas •Tmp. Hiburan Asongan kebisingan di sekitar usaha bersama •Tmp. Wisata atas •Tdk Berkedok •Tdk •Komplek kendaraan untuk ditangkap perumahan umum kejahatan trantib •Halte •Menjaga •Pabrik keamanan •Rumah sakit bersama •Kampus aparat •Sekolahan. • Tdk ganggu •Masuk dlm lalu lintas •Menjaga penampungan • Ikut jaga •Menjaga keamanan • Disekitar •Terlokalisasi • Lapak tertata Kamtibmas kebersihan bersama pasar resmi •Sistem buka- rapi • Tdk ganggu sampah aparat tradisional Pedagan tutup • Pajangan pejalan kaki •Menjaga •Premannisme • Komplek 4 •Buka malam & dagangan • Tdk jadi kebersihan diberantas perumahan g Sayur tutup pagi bersih dan sarang lingkungan bersama • Perkampung •Tdk boleh sehat preman •Menjaga bau •Tdk an mendirikan • Berkoordina tdk sedap ditangkap • Pinggir jalan. bangunan si dgn aparat KAMTIB terkait FW/BSFM/MEI/2004 17 18. MATRIK USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PERBEDAAN PERSEPSI PEMERINTAH V.S PKL) SEKTOR PEMERINTAH PEDAGANG KAKI LIMA NO USAHA TERTIB INDAH AMAN BERSIH AMAN STRATEGIS •Halte •Terminal •Tdk •Terminal Pedagan mengganggu bayangan g lalu lintas& •Menjaga •Lampu merah •Menjaga •Rumah sakit • Gerobak pejalan kaki. keamanan Makanan indah tertata •Menjaga kebersihan bersama •Kampus sampah dan Gerobak rapi KAMTIBMAS •Menjaga aparat. •Pasar beroda • Terpal, atap •Tidak •Membrantas •Tmp Hiburan 5 Minuman Sistem buka - dan penutup menjadi kebersihan premantisme •Perkantoran lingkungan (Pecel tutup rapi, bersih pangkalan •Menjaga bau •Tdk •Komplek dan indah copet, pejudi ditangkap Perumahan lele, Mie dan pemabuk tdk sedap Trantib •Pinggir Jalan Ayam, •Berkoordinas •Mall i dgn aparat •Tmp Olah Sate Dll) terkait. Raga •Pabrik •Wisata • Tdk mengganggu lalu lintas& •Menjaga •Gerobak pejalan kaki. keamanan •Menjaga beroda • Menjaga kebersihan bersama •Sistem Buka – KAMTIBMAS sampah aparat. Pedagan tutup • Gerobak rapi, • Tidak •Menjaga •Membrantas • Tepi jalan menjadi • Tmp. Wisata 6 g Buah- •Berjajar rapi di bersih dan pangkalan kebersihan premantisme • Rumah sakit suatu lokasi indah lingkungan •Tdk buahan •Di belakang copet, •Menjaga bau ditangkap • Perumahan pejudi dan Trantib trotoar tdk sedap pemabuk • Berkoordina si dgn aparat terkait. FW/BSFM/MEI/2004 18 19. MATRIK USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PERBEDAAN PERSEPSI PEMERINTAH V.S PKL) SEKTOR PEMERINTAH PEDAGANG KAKI LIMA NO USAHA TERTIB INDAH AMAN BERSIH AMAN STRATEGIS Sistem mangkal • Tertata rapoi, •Tdk •Menjaga •Menjaga •Tepi jalan Tertata rapi indah dan mengganggu kebersihan keamanan •Tmp. Wisata Di belakang bersih lalu lintas& sampah bersama •Rumah sakit Trotoar pejalan kaki. •Menjaga aparat. •Perumahan •Menjaga kebersihan •Membrantas KAMTIBMAS lingkungan premantisme Pedagan •Tidak menjadi •Tdk 7 g Bunga pangkalan ditangkap copet, pejudi Trantib dan pemabuk •Berkoordinasi dgn aparat terkait. •Gerobak Pajangan • Tdk •Tdk • Tepi jalan Ikan dorong tertata rapi mengganggu ditangkap • Perumahan 8 •Sistem keliling lalu lintas& •-- Trantib Hias pejalan kaki. •Berjajar rapi • Pajangan • Tidak •Menjaga •Menjaga • Di halte •Di belakang dagnagan mengganggu kebersihan keamanan • Terminal Buku, Trotoar tertata rapi lalu lintas sampah bersama • Kampus •Gerobak •Menjaga aparat. • Sekolahan Alat kebersihan •Membrantas 9 Beroda • Komplek Tulis & •Sistem Buka – lingkungan premantisme perkantoran Tutup •Tdk • Sekitar Mall Koran ditangkap • Tepi Jalan Trantib • Lampu mrh. FW/BSFM/MEI/2004 19 20. MATRIK USAHA PEDAGANG KAKI LIMA (PERBEDAAN PERSEPSI PEMERINTAH V.S PKL) SEKTOR PEMERINTAH PEDAGANG KAKI LIMA NO USAHA TERTIB INDAH AMAN BERSIH AMAN STRATEGIS •Berjajar rapi • Tertata rapoi, •Tdk •Menjaga •Menjaga •Mall dlm satu lokasi indah dan mengganggu kebersihan keamanan •Pasar •Masuk ke bersih lalu lintas& sampah bersama •Tepi jalan penampungan pejalan kaki. •Menjaga aparat. •Terminal •Di belakang •Menjaga kebersihan •Membrantas bayangan trotoar KAMTIBMAS lingkungan premantisme •Terminal •Sistem buka- •Tidak menjadi •Tdk umum. 10 Pakaian tutup pangkalan ditangkap •Di atas copet, pejudi Trantib gerobak beroda dan pemabuk •Berkoordinasi dgn aparat terkait. •Di atas Pajangan •Tdk • Tepi jalan gerobak beroda tertata rapi ditangkap • Perumahan •Sistem buka- Trantib • Terminal tutup • Tdk • Terminal Assesori •Di belakang mengganggu bayangan. 11 s Rumah trotoar lalu lintas& •-- •Masuk pejalan kaki. Tangga penampungan •Berjajar dlam satu lokasi •Berjajar rapi • Pajangan • Tidak •Menjaga •Menjaga • Pasar •Satu lokasi dagnagan mengganggu kebersihan keamanan • Mall •Di belakang tertata rapi lalu lintas sampah bersama • Terminal Trotoar dan indah • Tdk mejadi •Menjaga aparat. • Terminal 12 LOAK •Gerobak • Pajangan sarang kebersihan •Membrantas bayangan Beroda ramah preman lingkungan premantisme • Pusat •Sistem Buka – lingkungan • Tdk •Tdk perdagangan Tutup mengganggu ditangkap suku cadang pejalan kaki Trantib & elelktronik FW/BSFM/M

EI/2004 20
21. SEMOGA SUKSES FW/BSFM/MEI/2004 21



SEMARANG, 12/3 - MUNAS APKLI. Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan (tengah) didampingi Menko Perekonomian Hatta Rajasa (kiri) menandatangani secara simbolis prasasti peresmian 18 pasar tradisional yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah, pada pembukaan Munas IV Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI), di Semarang, Sabtu (13/3). Munas bertema "Bangkitkan Peran PKL dalam Ekonomi Nasional" itu akan berlangsung selama dua hari. FOTO ANTARA/R. Rekotomo/Koz/pras/11.